Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang melaksanakan Media Briefing APBN untuk memaparkan kinerja belanja dan transfer ke daerah wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara periode Juli 2024.
Acara ini dilakukan secara daring dan diikuti sejumlah stakeholders diantaranya para pejabat perbendaharaan dari satuan kerja (satker) instansi vertikal Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, perbankan mitra KPPN Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara dan media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., dalam paparannya melaporkan progres realisasi belanja instansi pemerintah dari 46 Satker hingga sekarang (per 22 Juli 2024) sudah mencapai 55,26% dari alokasi 492 Miliar atau sebesar 272 Miliar.
Selain itu, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) dijelaskan, hingga saat ini mencapai 48,43% dari alokasi 2,77 Triliun atau sebesar 1,34 Triliun, dimana capaian presentase kinerja TKD lebih kecil dibanding belanja instansi pemerintah karena salah satunya terdapat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masih berproses.
Selanjutnya, sehubungan telah memasuki pertengahan Triwulan III 2024, pengelola keuangan satuan kerja dihimbau beberapa hal diantaranya, perlunya mewaspadai perubahan komposisi pegawai yang dapat mempengaruhi belanja pegawai dan menyebabkan pagu minus agar dilakukan langkah penyelesaian pagu minus sehingga tidak berimplikasi pada laporan keuangan.
Ismail menyebutkan perlunya mewaspadai pengelolaan anggaran bagi beberapa satker yang memproses penambahan pagu anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun, serta perlunya pengelolaan belanja modal agar selesai pelaksanaannya sebelum batas dan tahun anggaran berakhir.
Berkaitan dengan Transfer ke Daerah, realisasi tertinggi per 22 Juli 2024 adalah berupa penyaluran Dana Desa. Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada BPKAD Ketapang dan BKD Kayong Utara atas kinerja optimalnya melakukan monitoring setiap hari hingga penyaluran Dana Desa sangat optimal di 64,58% dari alokasi 292,88 Miliar.
Penyaluran tersebut terdiri dari 100% penyaluran Dana Desa Tahap I di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Penyaluran Dana Desa Tahap 2 kepada 52 dari 201 Desa di Kabupaten Ketapang, dan penyaluran Dana Desa Tahap 2 kepada 13 dari 43 Desa di Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan, realisasi terendah berupa penyaluran DAK Fisik.
“Dari 186,16 miliar baru terealisasi 18 miliar, namun hal ini normal dan tidak menjadi isu yang spesifik karena kelengkapan syarat salurnya masih berproses, ” ujar Ismail, Selasa (23/07/24).
Selanjutnya, progres digitalisasi pembayaran yang telah menjadi kebijakan nasional untuk mempermudah dan mempercepat transaksi serta meningkatkan transparansi keuangan juga disampaikan dalam paparannya.
Dilaporkan, terdapat sebanyak 6 satker telah menggunakan Digipay, dan secara tidak langsung membantu memberdayakan UMKM lokal Ketapang dan membantu peran UMKM mendukung perekonomian lokal kesejahteraan diantaranya Pengadilan Agama, KPPBC Ketapang, KPPN Ketapang, KPP Pratama Ketapang, Kantor Imigrasi Ketapang dan Sekretariat Bawaslu Ketapang. Terdapat 10 satker telah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dimana transaksi terbesar adalah pembelian tiket untuk perjalanan dinas.
Sedangkan untuk penggunaan Cash Manajemen System (CMS), masih ada 10 satker lagi yang belum aktif bertransaksi.
“CMS ini sangat mendukung transparansi pengelolaan keuangan, transaksi terekam pada internet banking perbankan, meminimalisir risiko bukti transaksi hilang, penerimaan kepada penerima hak jelas, bisa dilakukan kapan aja dan mempercepat penbayaran dari satker bersangkutan ke penerima hak,” jelas Ismail.
“Selain itu, CMS menjadi bagian dari laporan pemeriksaan BPK, sehingga akan terus kami tuntaskan 10 satker yang masih belum mengimplementasikan.” Sambungnya.
Dalam rangka pengendalian inflasi kata Ismail, beberapa proyek mulai mencapai output yang ditargetkan. Seperti, penggunaan DAK Fisik berupa Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa telah terealisasi 403 juta mencapai 74 paket/unit, serta untuk Peningkatan Jaringan Irigasi, Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan dan Jalan Usaha Tani Hortikultura telah terealisasi 1 tahap dan masih berproses.
Sementara proyek yang berasal dari belanja instansi vertikal yakni Pembangunan Terminal Kargo Bandara dari Satker UPBU Rahadi Oesman akhirnya sudah selesai proses lelang, diharapkan dapat segera direalisasikan dan tidak mengalami kendala pelaksanaan.
Pada media briefing kali ini, mengingat telah berakhirnya Triwulan II 2024, KPPN Ketapang berkesempatan menyampaikan beberapa penghargaaan kepada stakeholders dengan kinerja terbaiknya melalui beberapa kategori, salah satunya IKPA Terbaik Triwulan II terdapat 14 satker memperoleh nilai sempurna 100, penilaian dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan hasil output.
“Selamat dan sangat mengapresiasi para stakeholder baik satker, pemda, bank, media massa lokal yang terus berdedikasi menyukseskan pelaksanaan anggaran. Kita bersama berharap akan ada dampak positif untuk pembangunan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara”
“Mari kita bersama-sama mendukung berbagai agenda pemerintah yang diamanatkan melalui alokasi belanja untuk mendukung perekonomian di daerah dan kesejahteraan masyarakat” imbuhnya.
Sebagai penutup, Ismail juga menyampaikan komitmen KPPN Ketapang untuk senantiasa menjaga penyelenggaraan pelayanan tetap Prima “A” secara gratis tanpa dipungut biaya, seperti yang diketahui bahwa KPPN Ketapang telah mendapat penghargaan sebagai Unit pelayanan Prima predikat “A” di tahun 2023 yang lalu.
(Sumber, Humas KPPN Ketapang)
