Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang melaksanakan Media Briefing periode Oktober 2024 secara daring, Senin (28/20/24).
Acara ini diselenggarakan setiap bulan oleh Kepala KPPN Ketapang guna memaparkan kinerja belanja satuan kerja instansi vertikal dan kinerja Transfer ke Daerah di lingkup Kabupaten Ketapang dan KKU (Kabupaten Kayong Utara), Kalimantan Barat kepada seluruh stakeholders KPPN Ketapang.
Kepala KPPN Ketapang Ismail, SST.Ak. M.Comm, dalam paparannya menyampaikan ringkasan kinerja belanja yang terdiri dari Transfer ke Daerah dan Belanja Satuan Kerja Instansi Pemerintah dari total alokasi 3,3 Triliun yang sudah terealisasi hampir 80%.
Khusus di bulan Oktober 2024, instansi vertikal masih terus didorong merealisasikan berbagai kegiatan sesuai rencana terutama yang dibiayai belanja barang dan belanja modal.
Penyaluran dana Transfer ke Daerah berupa FOSP (Bantuan Operasional Sekolah dan Pendidikan) telah selesai 98,70% atau sebesar 126,4 Miliar. Sedangkan penyaluran Dana Desa s.d 25 Oktober 2024 di wilayah Ketapang dan Kayong Utara telah salur untuk 221 dari 296 Desa di kedua Kabupaten dengan total realisasi 87,62% dari alokasi atau sebesar 262,9 Miliar.
Selain Dana Desa (DD), terdapat insentif Desa berupa desa desa tambahan kepada sejumlah 50 Desa di Kabupaten Ketapang yang telah tersalurkan 28,40% dari alokasi 5,9 Miliar dan 10 Desa di Kayong Utara yang telah tersalurkan 80% dari alokasi 1,3 Miliar.
Selanjutnya, berkaitan dengan Digitalisasi Pembayaran, Ismail menghimbau kembali para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung program-program pemerintah.
Program pemerintah diantaranya menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) layaknya internet banking satuan kerja dalam bertransaksi, serta menggunakan Aplikasi Digipay sebagai marketplace belanja pemerintah.
Dalam hal ini Ismail juga meminta kerja sama dari Bank Mitra Satuan Kerja wilayah KPPN Ketapang dalam kelancaran proses implementasinya.
Selain itu, KPPN Ketapang juga mengawal belanja pemerintah agar inflasi tidak berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.
“Untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah, melalui dana dana yang disalurkan telah dibangun berbagai infrastruktur oleh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah,” ujar Ismail.
Infrastruktur tersebut berupa Penguatan Ketahanan Pangan Desa melalui Dana Desa termasuk Lumbung Desa dan lain-lain telah diserap 31 Miliar, Peningkatan Jaringan Irigasi melalui DAK Fisik telah dicapai output sebesar 3 jaringan irigasi di Balai Semandang, Paoh Concong, Simpang Hulu), Jalan Usaha Tani Hortikultura melalui DAK Fisik telah dicapai output sebesar 10 jalan usaha tani dan sarpras pendukungnya.
Selain itu, sebagai belanja pemerintah strategis dan berdampak signifikan pada ekonomi regional dan masyarakat terdapat Pembangunan Terminal Kargo dan Penumpang oleh satuan kerja Bandara Rahadi Oesman yang saat ini mencapai output 40% dari total pengerjaan.
“Pencapaian kinerja anggaran sampai Oktober 2024 sangat baik dan on track dibandingkan dengan tren nasional dan regional. Untuk itu, di sisa 2 bulan tahun anggaran 2024 ini, kita harapkan seluruh penyelenggaraan berkaitan dengan tugas dan fungsi masing instansi vertikal dan Pemda Ketapang dan Kayong Utara tuntas terlaksana, termasuk penyaluran dan realisasi belanja pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat konsisten memberikan berdampak positif.” tutup Ismail
(Sumber, Tim Kehumasan KPPN Ketapang-Kalbar)
