Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja APBN untuk wilayah kerja KPPN Ketapang periode November 2023.
Media Briefing dilaksanakan secara daring dan diikuti pejabat perbendaharaan di instansi vertikal, perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara, serta media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., menyampaikan bahwa Media Briefing penting sebagai upaya komunikasi publik atas kinerja uang negara di daerah, untuk apa saja, kepada siapa dan berapa uang yang telah dibelanjakan.
Di samping itu katanya, Media Briefing ini sekaligus meningkatkan tanggung jawab bersama bagaimana uang negara berdampak positif terhadap kesejahteraan dan laju perekonomian.
Dijelaskan, sampai dengan 27 November 2023, realisasi belanja APBN untuk wilayah kerja KPPN Ketapang mencapai Rp2,68 Triliun atau 82,23% dari pagu Rp3,26 Triliun, yang terdiri dari, Belanja Transfer ke Pemda Rp 2,29 Triliun, dan Belanja Instansi Pemerintah Pusat di daerah (Ketapang dan Kayong Utara) Rp387,69 Miliar.
Belanja Instansi Pemerintah Pusat di daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran instansi pemerintah pusat di antaranya penyerapan anggaran dan deviasi rencana penarikan dana bulanan.
Per 27 November 2023 terangnya, terdapat 11 dari 46 satker yang telah berhasil mencapai 100% dari target penyerapan s.d. triwulan IV (MAN Kayong Utara, Kemenag Kabupaten Kayong Utara kode 681955 dan 681957, MAN 1&2 Ketapang, MTs N 1&3 Kayong Utara, UPP Kendawangan, MTs N 1&2 Ketapang, dan Kemenag Kabupaten Ketapang 418722) serta 8 dari 46 satker berkinerja 100 dengan berhasil mengeksekusi belanja secara tepat waktu sesuai penarikan dana bulanan yang telah direncanakan.
Atau, mempertahankan Deviasi Halaman III DIPA di bawah 5% di setiap bulan mulai dari Januari s.d. November 2023, yaitu MAN 1 Ketapang, Lapas Ketapang, MAN Kayong Utara, Bea Cukai Ketapang, KPPN Ketapang, MTS N 1 Kayong Utara, KPP Ketapang, dan MTs N 2 Ketapang).
“Sementara itu, Belanja Transfer ke Pemda merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Desa untuk Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara,” terang Ismail, Kamis (30/11/23).
Lanjutnya, salah satu belanja Transfer ke Pemda yaitu Dana Desa, dimana disalurkan secara bertahap dengan mekanisme penyaluran langsung ke rekening desa berdasarkan usulan Pemda, yaitu 2 tahap untuk desa mandiri dan 3 tahap untuk desa reguler.
Tingkat kecepatan dan ketepatan penyampaian dokumen penyaluran Dana Desa menjadi salah satu indikator kinerja penyaluran, yang pada hilirnya akan mempercepat realisasi penyaluran dan dapat mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Salah satu dukungan keberhasilan belanja instansi pemerintah pusat di daerah yaitu melalui digitalisasi pembayaran seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, modernisasi rekening (Cash Management System), dan marketplace APBN berupa Aplikasi Digipay Satu (platform belanja instansi pusat di daerah untuk bersama-sama ikut memberdayakan UMKM di daerah).
Sampai dengan 27 Oktober 2023 progres implementasi digitalisasi pembayaran masih perlu mendapat perhatian pimpinan satuan kerja.
Bentuk pemberdayaan UMKM melalui marketplace APBN Digipay Satu, terdapat penambahan dua instansi yang bertransaksi menggunakan Digipay yakni Bea Cukai Ketapang dan Imigrasi Ketapang.
Ke depan diharapkan peran serta seluruh instansi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam bertransaksi menggunakan Digipay dan dukungan perbankan untuk menghimbau UMKM binaannya agar dapat masuk ke dalam ekosistem Digipay Satu.
“Berapapun nilainya sangatlah berarti bagi kesejahteraan dan kesinambungan UMKM lokal. Digipay merupakan program nasional yang diharapkan sebagian belanja APBN dapat memprioritaskan pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kita,” ujarnya.
Untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP), disampaikan oleh Kepala KPPN Ketapang bahwa pada bulan ini terdapat 1 tambahan instansi yang telah menggunakan KKP untuk transaksi yakni Politeknik Negeri Ketapang.
Pihaknya mengapresiasi langkah tersebut dan meminta perbankan dan 25 instansi yang belum untuk melakukan akeselerasi penerbitan KKP dan meningkatkan partisipasi dalam bertransaksi menggunakan KKP.
Selanjutnya Ismail memaparkan, saat ini merupakan masa transisi untuk penerapan sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan satuan kerja.
Menurut data KPPN Ketapang per 27 November, masih ada 6 PPK dan 2 PPSPM yang masih belum terdaftar dalam proses sertifikasi, sehingga pihaknya meminta satuan kerja untuk segera mengikuti proses sertifikasi bagi pejabat perbendaharaannya.
Di sisa bulan Desember ini, pagu belanja yang belum direalisasikan di wilayah kerja Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara masih menyisakan kurang lebih 20%.
“Mari kita eksekusi sampai dengan akhir tahun anggaran secara tuntas, efektif, dan akuntabel,” kata Ismail.
Dalam menjalankan proses bisnis utama layanan, KPPN Ketapang selalu menjaga integritas pegawai dan mengembangkan island of integrity dalam melayani tanpa korupsi dan anti terhadap gratifikasi kepada seluruh mitra kerja KPPN Ketapang dan masyarakat secara umum.
Selain itu, seluruh jenis layanan yang tersedia di KPPN Ketapang juga memiliki standar pelayanan dengan masing-masing norma waktu.
“Penyusunan standar layanan ini merupakan hasil dari masukan para pengguna layanan dan beragam lapisan masyarakat agar KPPN Ketapang dapat memberikan layanan terbaik untuk kelancaran Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara,” pungkasnya.
