Ketapang, Nusantaranews86.id – Agenda strategis KPPN Ketapang berupa Media Briefing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Periode November 2024 untuk memaparkan kinerja belanja dan transfer ke daerah secara bulanan kembali diselenggarakan, Jum’at (29/11/24) siang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams Meeting dan diikuti stakeholders KPPN Ketapang diantaranya Bank, Satuan Kerja, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara dan Badan Penyelenggara Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang serta media lokal.
Sebagai pembuka, Kepala KPPN Ketapang, Ismail SST.Ak, M.Comm. menyampaikan harapannya mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2024 berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan anggaran di unit masing-masing.
Setelahnya, Ismail melaporkan kinerja keuangan dimana anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja di wilayah Ketapang dan Kayong Utara telah terealisasi sebesar 2,9 Triliun atau 88,91% dari alokasi 3,3 Triliun. Dari sisa realisasi tersebut, disampaikan masih terdapat estimasi belanja pemerintah di bulan desember sebesar 367 Miliar.
Sehubungan dengan realisasi anggaran Pemerintah Daerah, masih terdapat beberapa transfer ke daerah yang masih berprogres penyalurannya khususnya Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk membantu mendanai kegiatan fisik khusus di daerah.
Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk DAK Fisik bertahap terdapat 3 tahap yang setiap tahap penyalurannya dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima KPPN dengan lengkap. Saat ini, DAK Fisik sedang berproses menuju peyaluran tahap III dimana baru terealisasi 69,56% dari total alokasi 186 Miliar.
Sedangkan penyaluran Dana Desa telah mencapai 94,51% dari total alokasi 300 Miliar. Hal ini dikarenakan masih terdapat total 27 Desa dari 296 Desa di Ketapang dan Kayong Utara berproses penyaluran tahap II dan 10 Desa di Ketapang berproses dalam penyaluran Dana Insentif Desa.
“Untuk menghadapi Desember nanti, mengingat saat ini sedang musim penghujan dengan climate change yang tidak terduga, agar dilakukan mitigasi terhadap proyek-proyek yang kemungkinan dapat tertunda. Hal ini juga menjadi PR kita bersama yakni bagi KPPN, BKD Kayong Utara, dan BPKAD Ketapang untuk menuntaskan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa” ujar Ismail.
“Batas penyaluran DAK Fisik yakni tangal 16 Desember, pukul 17.00, harapan saya sampai dengan waktunya di luar hal hal yang bersifat force majeure tidak ada yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini masih berjalan menjadi terganggu.” sambungnya.
Selanjutnya, Ismail kembali mengajak pengelola keuangan satuan kerja untuk meningkatkan belanja di UMKM terutama UMKM lokal Ketapang dan Kayong Utara melalui Digipay,
“Kalau kita sampai dengan hari ini baru belanja 128 juta, berapa potensinya? puluhan miliar, bayangkan kalau bisa kita implementasikan, bagaimana dampak positif yang akan diterima UMKM-UMKM lokal,” tutur Ismail.
Selain Digipay, Ismail juga menyinggung penggunaan KKP dan CMS sebagai bentuk implementasi Digitalisasi Pembayaran oleh Satuan Kerja di wilayah Ketapang dan Kayong Utara dimana pengguna KKP masih stagnan yakni baru 10 dari 46 satker sedangkan pengguna CMS meningkat dan menyisakan 5 satuan kerja.
“Saya ingat sekali 2022 yang lalu, hanya 11 dari 46 satker yang baru menggunakan mekanisme pembayaran nontunai/CMS. Kalau melihat saat ini, tinggal 5 satker yang belum beralih dari pembayaran konvesional ke pembayaran nontunai. Terima kasih yang sudah aktif dan apabila ada kendala bagi 5 satker yang belum beralih tolong disampaikan ke KPPN,” ujar Ismail.
Untuk melindungi masyarakat dari tren kenaikan harga terutama di akhir tahun, terdapat beberapa program prioritas yang masih terus berprogres. Di samping itu, juga ada pembangunan terminal Bandara Rahadi Oesman oleh satker UPBU Rahadi Oesman.
Ismail menyampaikan progres pekerjaan yang kelihatannya meleset dari target pekerjaan, dimana per 27 November baru terealisasi sekitar 11 Miliar dari nilai kontrak 18,51 Miliar dengan capaian output pekerjaan sebesar 60%. Harapannya pembangunan ini nantinya dapat memenuhi harapan masyarakat secara luas.
Terakhir, sebagai bentuk komitmen KPPN Ketapang sekaligus memperingati HAKORDIA atau Hari Anti Korupsi Sedunia yang lalu, Ismail menyampaikan kembali bahwa seluruh layanan KPPN Ketapang telah mendapat akreditasi PRIMA “A”.
“Kalau mungkin Bapak/Ibu masih ragu atau belum terinformasi, kami sampaikan kembali bahwa seluruh layanan KPPN Ketapang gratis “0” rupiah, anti korupsi, dan menolak gratifikasi”
“Jadi kalau ada, mari tolak dan laporkan. Mudah-mudahan komitemen kami dalam melayani Bapak/Ibu sekalian berdampak positif untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, memberikan manfaat sebesar-besarkan untuk kesejahteraan masyarakat” tutup Ismail.
(Sumber, Tim Kehumasan KPPN Ketapang-Kalbar).
