Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) berupa forum konsultasi publik dalam rangka peninjauan ulang standar layanan KPPN dan penyampaian kinerja APBN secara luring di Aula KPPN Ketapang. Selasa (27/05/24).
Acara ini menggabungkan kegiatan tahunan “Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ketapang” dan kegiatan bulanan KPPN yakni “Media Briefing Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bulan Mei 2024 wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara”.
Hadir sebagai peserta sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik KPPN Ketapang diantaranya Kepala dan/Perwakilan dari Satuan Kerja Mitra Pengguna Layanan KPPN Ketapang, Perwakilan Pemda Kabupaten Ketapang, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Perbankan Mitra KPPN Ketapang, Pelaku Dunia Usaha yaitu UMKM, Perwakilan Akademisi, Perwakilan Media Massa, dan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam pelaksanaannya, KPPN Ketapang secara terbuka menampung aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.S.T., Ak., M.Comm dalam sambutannya menyampaikan, di Tahun 2023, KPPN Tipe A2 Ketapang telah mendapatkan penetapan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Prima dengan Predikat “A” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.
Terdapat 14 Standar Pelayanan dengan pelayanan utama ialah Penerbitan SP2D untuk penyaluran APBN dan Transfer ke Daerah. Dalam hal tersebut terdapat ketidaksesuaian layanan yang diterima, terdapat prosedur tindak lanjut dan pemberian kompensasi layanan.
Atas layanan yang diberikan, KPPN Ketapang mendapatkan apresiasi dari pihak perwakilan pemerintah kabupaten Ketapang, BPKAD Ketapang khususnya dalam dukungan penyaluran DAK Fisik KPPN Ketapang, perwakilan media massa Sorot10 News, dan perwakilan instansi vertikal pengguna layanan BPS Ketapang.
Selain itu, atas adanya fasilitas Pojok UMKM dan program pemberdayaan UMKM juga disampaikan apresiasi dari perwakilan pelaku UMKM, Wida, dari PasarKetapang.com “Fasilitas Pojok UMKM di ruang layanan KPPN membantu pemasaran pelaku usaha di PasarKetapang.com, yang mana pada tahun 2023 penjualan di PasarKetapang.com mengalami kenaikan hingga 80%, salah satunya juga karena dukungan KPPN”.
Selanjutnya, Kepala KPPN menerima seluruh aspirasi dan apresiasi dengan baik dan mengajak seluruh Satker mitra KPPN Ketapang untuk turut mensukseskan UMKM lokal salah satunya dengan belanja di platform pemerintah Digipay.
Terakhir, disusul apresiasi dari perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) atas sarana dan prasarana KPPN Ketapang yang sudah ramah terhadap penyandang disabilitas.
Sebagai bagian dari tugas selaku Bendahara Umum Negara (BUN) Ismail, dalam paparannya, menyampaikan juga seluruh rincian kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Ketapang, dimulai dari realisasi belanja pemerintah pusat melalui satker, penyaluran dana transfer kepada pemda, digitalisasi pembayaran, monitoring pembiayaan kredit pemerintah, serta dukungan belanja terhadap pengandalian inflasi hingga periode Mei 2024.
“Realisasi kinerja APBN keseluruhan lingkup KPPN Ketapang hingga Mei 2024 yakni 1,09 Triliun atau mencapai 33,82% dari total alokasi 3,24 Triliun dengan 211,7 Miliar merupakan realisasi belanja satker instansi pemerintah”, ujarnya.
Kinerja belanja Transfer ke Daerah (TKD) cukup signifikan terhadap realisasi belanja pemerintah sampai Mei 2024, yakni sebesar 24,46% dari total alokasi 2,7 Triliun.
Penyerapan ini salah satunya didukung penyaluran Dana Desa dengan realisasi 149,65 Milyar.
Adapun penyaluran Dana Desa yang telah dilaksanakan Tahap 1 2024 mencakup 239 dari 253 desa di Kabupaten Ketapang dan 37 dari 43 desa di Kabupaten Kayong Utara telah menerima Dana Desa tahap 1, sedangkan tahap 2 masih berproses.
Sampai dengan Mei 2024 dijelaskan, sebanyak 5 dari 46 Satuan Kerja telah bertransaksi mendukung pemberdayaan UMKM di Aplikasi Digipay yaitu KPPN Ketapang, KPP Pratama Ketapang, KPPBC Ketapang, Kantor Imigrasi Ketapang, Sekretariat Bawaslu Ketapang secara konsiten.
Kepala KPPN Ketapang juga menyampaikan komitmen KPPN Ketapang untuk terus berkolaborasi dan saling mengingatkan untuk selalu mengedepankan integritas dalam pelayanan publik serta menjaga pelayanan tidak dipungut biaya dengan prinsip “Tolak dan Laporkan” terhadap gratifikasi. Dilaporan juga hingga saat ini, tidak terdapat laporan pengaduan terhadap integritas petugas layanan KPPN Ketapang.
(Sumber, Humas KPPN Ketapang)
