Ketapang, Nusantaranews86.id – Media Briefing Kinerja Belanja APBN wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara Periode Juni kembali diselenggarakan Kemenkeu Satu Ketapang yakni oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang berkolaborasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Ketapang serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang, Kamis (27/06/24).
Acara ini diadakan dan dihadiri secara daring oleh stakeholders diantaranya para pejabat perbendaharaan dari satuan kerja (satker) instansi vertikal, perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara, dan juga media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., dalam paparannya melaporkan progres kinerja belanja per 27 Juni 2024 yang sudah mencapai 45,03% dari alokasi dana 3,14 Triliun.
Realisasi tersebut mencakup belanja dari 46 satker di lingkup KPPN Ketapang yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang telah mencapai 51,53% termasuk di dalamnya pencairan gaji ke-13 lalu berhasil salur 100%.
“Meski secara keseluruhan telah melebihi 50%, masih terdapat hambatan dalam realisasi belanja modal satker yang diakibatkan gagal tender sehingga penyelesaian kontrak dan tagihan ditunda pada bulan selanjutnya,” terang Ismail.
Lanjut Ismail, selain belanja satker instansi vertikal, terdapat realisasi Transfer ke Daerah sebesar 43,84% dari pagu 2,67 Triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa Tahap I yang sukses salur 100% dan saat ini memasuki proses penyaluran Tahap II.
Adapun proyek strategis melalui DAK Fisik baru mulai direalisasikan oleh Pemda Ketapang sebesar 7,97% dari total alokasi kedua Pemda.
Sementara berkaitan dengan digitalisasi pembayaran, Ismail menyampaikan, Hingga saat ini telah terdaftar sebanyak 61 vendor sebagai mitra KPPN Ketapang dan Satker dalam belanja operasional sehari-hari. Misalnya, untuk belanja ATK dan belanja keperluan barang dan jasa seperti pemeliharaan, dengan jumlah transaksi hingga saat ini sebanyak 131 transaksi dan total nominal 70 juta yang mana masih sangat terbuka lebar untuk potensi ke depan.
Memasuki Triwulan III 2024, Kepala KPPN Ketapang mengimbau Pemda untuk terus mengawal penyaluran Dana Desa Tahap II dan DAK Fisik, serta Satker Instansi Vertikal untuk mempersiapkan beberapa hal yakni Revisi Halaman III DIPA, Capaian Output, akselerasi CMS bagi 11 satker, dan akselerasi baik KKP maupun Digipay untuk mendukung UMKM lokal. Kawal terus dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan kesempurnaan.
Selanjutnya Ismail mengajak semua pihak untuk patuh dan sadar pajak untuk menyukseskan agenda pembangunan melalui belanja negara guna menghasilkan barang dan jasa dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kemajuan daerah.
Sementara, dari KPPBC TMPC Ketapang, Subhan Khaeri, selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang, menyampaikan Kinerja Penerimaan KPPBC TMP C Ketapang untuk periode Triwulan II.
“Per Juni 2024, KPPBC TMP C Ketapang telah menyumbang penerimaan negara sebesar 1,06 kali dari DIPA pada tahun 2024 terealisasi 2,32 Miliar dari rencana 2,17 Miliar,” kata Subhan Khaeri.
Di samping itu, kinerja aktivitas perdagangan internasional di wilayah KPP BC Ketapang menurut Subhan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, dimana impor cukup rendah pada awal tahun dan mengalami kenaikan pada bulan Mei sedangkan ekspor cenderung fluktuatif.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mendukung program dan kebijakan pemerintah, KPP Bea Cukai Ketapang telah melakukan beberapa upaya diantaranya mendukung daya saing produk dalam negeri di pasar global melalui hilirisasi Bauksit melalui layanan Importasi Pembangunan Smelter Alumina PT BAP Di Pagar Mentimun, Matan Hilir Selatan, sejak akhir 2023 hingga sekarang.
Upaya lain juga dijelaskan, melakukan konservasi Orang Utan Kalimantan melalui asistensi dan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai, tidak dipunggut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Langka-langkah yang diambil tersebut dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang Hibah kepada YIARI selaku Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Orang Utan Indonesia di Sungai Awan Kiri, Muara Pawan, Ketapang melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.4/BC.03/FAS3/2024 tanggal 29 Mei 2024.
KPP Bea Cukai Ketapang juga melaksanakan pembebasan BM dan PDRI Alat Pendeteksi Thermal yang dapat digunakan juga untuk menunjang Penanganan Kebakaran Hutan di Ketapang Kalimantan Barat.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang, Carolina Candri pada kesempatan itu menyampaikan, penerimaan negara berupa pajak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara dimana realisasi bruto telah mencapai 568 Miliar dari target 1,5 Triliun.
Menurut Carolina Candri, terdapat berbagai sektor yang menyumbang realisasi penerimaan pajak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara. Di Tahun 2024 sektor dengan peranan terbesar yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 58,7%.
Candri juga menyebutkan apabila dilihat perbandingan dari tahun ke tahun, terdapat sektor yang mengalami kenaikan drastis dari 2023 ke 2024 yakni Pedagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dari 75,12 Miliar menjadi 104,31 Miliar.
“Sedangkan sektor dengan penurunan cukup tajam yakni Industri Pengolahan sebagai dampak hilirisasi atau penutupan ekspor,” ucapnya.
Sebagai bentuk edukasi perpajakan kepada masyarakat, KPP Pratama Ketapang juga menginformasikan telah tersedianya “Kalkulator Pajak” sebagai salah satu sarana pendukung untuk memudahkan wajib pajak dalam mengetahui dan menghitung pajak terutang yang dimilikinya, dapat diakses melalui laman https://kalkulator.pajak.go.id/ dan fitur “e-PBK sebagai sarana pengajuan permohonan pemindahbukuan secara elektronik apabila terdapat kekeliruan perekaman kode akun pajak.
Candri melaporkan, berbagai kegiatan juga telah dilakukan dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah seperti menyelenggarakan Tax Gathering sebagai sarana sosialisasi dan ajang pemberian penghargaan terhadap kontribusi pajak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara dan Tax Goes to Campus hingga pengaktifan kembali Tax Center di Politeknik Negeri Ketapang untuk mengingatkan generasi muda akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara.
(Sumber, Humas KPPN Ketapang-Kalbar)
