Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang mengadakan Media Briefing APBN periode Agustus 2024 secara daring guna memaparkan kinerja belanja dan kinerja transfer ke daerah wilayah Kabupaten Ketapang dan KKU (Kabupaten Kayong Utara).
Acara yang diselenggarakan setiap bulan itu, dihadiri stakeholders KPPN Ketapang yang berasal dari satuan kerja (satker) instansi vertikal Kabupaten Ketapang dan KKU, Perbankan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara dan media massa lokal.
“Penyerapan belanja oleh instansi pemerintah dan realisasi transfer ke daerah di wilayah Ketapang dan Kayong Utara sudah mencapai 62,44% dari alokasi 3,18 Triliun, idealnya sampai dengan Triwulan III nanti minimal mencapai 70-75%,” papar Kepala KPPN Ketapang, Ismail, dalam media Briefing, Kamis (29/08/24).
Kepala KPPN Ketapang berpesan agar seluruh satker dapat memperhatikan kinerja belanja diantaranya agar belanja barang sesuai dengan perencanaan di awal bulan, mengondisikan penyelesaian pagu minus khususnya pada satker instansi vertikal Kementerian Agama, serta akselerasi belanja modal yang sempat bergeser dari triwulan II akibat menunggu penyelesaian proses tender.
Hal itu disampaikan Ismail supaya pada akhir September bisa memaksimalkan capaian dari masing-masing jenis belanja.
Kemudian, performa yang optimal untuk kinerja transfer ke daerah yakni penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dijelaskan, hingga saat ini telah tersalurkan 98,40% dari alokasi 128,09 Miliar, hal ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat membantu sekolah sekolah di wilayah Ketapang dan Kayong Utara serta meningkatkan mutu pembelajaran.
Performa yang baik juga ditunjukan atas penyaluran Dana Desa yang telah mencapai 76,29% dari alokasi 292,88 Miliar.
Terdapat beberapa tahapan dalam penyaluran Dana Desa, dimana pada tahap 1 telah tersalurkan 100% dan pada tahap 2 masih menunggu pertanggungjawaban tahap 1 oleh 130 Desa dari 253 Desa di wilayah Ketapang dan 25 Desa dari 43 Desa di wilayah Kayong Utara.
Adapun kinerja jenis transfer ke daerah lainnya seperti DBH, DAK Nonfisik, DAU proporsional sesuai rekomendasi Pemerintah Pusat.
“Ada satu lagi yang perlu kita mitigasi bersama yakni penyaluran DAK fisik yang kemarin sudah melewati Tahap 1 dimana saat ini tersalurkan 54,53% dari alokasi 206,85 Miliar”
“Mudah-mudahan KPPN dan Pemda dapat terus bersinergi melakukan monitoring secara berkala hingga tuntas, karena hasilnya sangat berpengaruh untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.” tegas Ismail.
Sementara itu, berkaitan dengan dukungan implementasi transaksi nontunai/cashless atau Digitalisasi Pembayaran, Ismail melaporkan, hingga saat ini aktivasi Cash Manajement System (CMS), layaknya mobile banking bagi bendahara satker, menyisakan 9 satker, yang semuanya menggunakan rekening BRI.
“Untuk itu mohon bantuan rekan rekan BRI agar dapat diakselerasi dan diasistensi,” ucapnya.
Kemudian, untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 10 dari 46 Satker wilayah KPPN Ketapang telah menggunakan KKP dengan capaian transaksi 540 juta yang sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas, sementara 2 satker masih berproses di bank.
Ismail mengingatkan, bahwa Uang Persediaan (UP) dari Pemerintah sebagian sudah terbagi 2 untuk UP Tunai dan KKP.
“Jadi, bisa dibayangkan apabila saldo tersebut tidak digunakan, berpotensi membatasi fleksibiltas satker dalam melaksanan kegiatan tupoksinya”
“Oleh karenanya, mohon kerja sama dan bantuannya kepada Satker maupun Perbankan untuk mendukung digitalisasi pembayaran lebih cepat dan segera digunakan” jelas Ismail.
Sebagai informasi tambahan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang juga merupakan program pemerintah telah dimanfaatkan oleh sejumlah 2.763 orang dimana 84% di wilayah Ketapang dan 16% di wilayah Kayong Utara yang sebagian besar digunakan dalam sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.
Sedangkan kredit Ultra Mikro (UMi) diberikan untuk pengusaha kecil dimana dapat diperoleh melalui Koperasi maupun Pegadaian yang telah mendapatkan dana Pembiayaan UMi dari pemerintah.
Dijelaskan pula, terdapat 1.297 orang di wilayah Ketapang dan Kayong Utara telah menerima manfaat kredit UMi.
Kehadiran bantuan pembiayaan modal dari pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memanfaatkan potensi ekonomi daerah.
“Beberapa debitur KUR dan UMi ada yang bergabung di Digipay sebagai platform belanja pemerintah. Jadi, mari kita tingkatkan transaksi melalui Digipay dan menambah aktivitas ekonomi” ujar Ismail.
Beberapa program yang masih terus berproses dalam mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dilaporkan Ismail, seperti penguatan ketahanan pangan tingkat desa yang berasal dari Dana Desa hingga jalan usaha tani hortikultura yang berasal dari DAK Fisik.
“Mari kita sama sama kawal betul kinerja belanja setiap bulannya sampai dengan akhir tahun nanti”
“Mari kita sukseskan juga program digitalisasi pembayaran baik melalui CMS maupun KKP, dan mari kita sama sama mendukung UMKM dengan cara membeli barang dan jasa melalui Digipay dan terus mendukung Digitalisasi Pembayaran.” ajak Ismail.
Ismail juga menyampaikan komitmen KPPN Ketapang untuk senantiasa menjaga penyelenggaraan pelayanan tetap Prima “A” secara gratis tanpa dipungut biaya.
Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh stakeholder KPPN Ketapang mulai dari Pejabat Perbendaharaan Satker, Pemda, Perbankan, hingga Media Massa yang turut menjadi pengawal sekaligus pengawas dalam penegakan intergitas penyaluran belanja.
(Sumber, Humas KPPN Ketapang)
