Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Ketapang-Kalbar melaksanakan Media Briefing APBN, Senin 30 September 2024 siang. Media Briefing APBN tersebut merupakan agenda strategis guna memaparkan kinerja belanja dan transfer ke daerah.
Untuk periode September, Media Briefing yang dilaksanakan KPPN Ketapang ini menggandeng Kemenkeu Satu Ketapang dan dihadiri Bappeda, BPKAD, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Agusdjam, Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Kerja, Akademisi, UMKM dan pendamping sertifikasi halal serta media.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang, Carolina Candri, sebagai pemateri pertama, menyampaikan realisasi netto penerimaan pajak per September 2024 yang mencapai 859 Miliar dari target 1,4 Triliun didominasi oleh PPh non migas.
Dilaporkan bahwa sektor penerimaan terbesar yakni pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 419 Miliar dengan peranan 48,74% dan mengalami pertumbuhan 6,3% dari tahun 2023 sedangkan penerimaan terkecil pada sektor Industri Pengolahan dan Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan minus sebagai dampak dari larangan ekspor di Kabupaten Ketapang.
Candri juga menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama Ketapang dalam mensosialisasikan pajak UMKM dan edukasi Coretax kepada 200 Wajib Pajak sebagai sistem perpajakan yang baru.
“Batas waktu tarif UMKM bagi dengan tarif PPh Final UMKM 0,5% yakni 7 tahun, dengan harapan dalam rentang waktu 7 tahun, UMKM bisa naik kelas. Namun demikian perlu diingat bahwa pajak hanya dikenakan bagi yang memiliki omzet di atas 500 juta pertahun” jelas Candri.
Selanjutnya, Subhan Khaeri, Kepala Seksi Kepatuan Internal dan Penyuluhan KPP Bea dan Cukai Ketapang melaporkan tentang hasil kinerja penerimaan bea dan cukai.
Menurut dia, Bea dan Cukai per 28 September telah melampaui target dengan presentase 112,53% dari 5,93 Miliar.
Penerimaan ini katanya meliputi bea masuk dan keluar, cukai, pajak ekspor dan impor, dana sawit dan lainnya.
Tidak hanya penerimaan, kinerja atas penindakan kepabeanan dan cukai dan dukungan terhadap industri maupun UMMKM juga turut disampaikan.
Diantaranya, dilakukan penindakan atas BKC Hasil Tembakau yang membawa potensi kerugian negara hingga 50 juta, pemberian layanan importasi barang Pembangunan Pabrik Kepala Sawit di Kecamatan Kendawangan dan Pembangunan Smelter di Matan Hilir Selatan, penyediaan Klinik Ekspor dan dilakukan berbagai kolaborasi antara Kemenkeu Satu Ketapang maupun Dinas Koperasi UMKM setempat.
Sesi pemaparan terakhir dilakukan oleh Kepala KPPN Ketapang, Ismail, disebutkan kinerja belanja se wilayah kerja KPPN Ketapang mencapai 68,93% dari alokasi 3,3 Triliun yang semula alokasinya 3,1 Triliun.
Hal ini karena adanya penambahan insentif fiskal dari kinerja Dana Desa oleh Pemerintah Daerah. Terima kasih atas dukungan dan kinerjanya.
Dari realisasi tersebut, sebanyak 65,71% merupakan kinerja belanja satker instansi vertikal dimana terdapat beberapa isu yakni pagu minus pada belanja pegawai akibat penambahan pegawai besar-besaran satker Kementerian Agama yang perlu dikelola penyelesaiannya.
Tagihan belanja barang yang masih bisa dimaksimalkan dari awal bulan, dan terakhir tunggakan belanja modal dijelaskan Ismail perlu diakselerasi di awal Triwulan IV dan menjadi perhatian dimana pelaksanaan lelang sempat mengalami perlambatan.
Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah terus perform diantaranya pada penyaluran dana BOSP yang telah selesai dengan realisasi 98,4% dari alokasi 128 Miliar dan penyaluran Dana Desa mencapai 83,9% dari alokasi 292 Miliar yang saat ini masih berproses pada penyaluran tahap 2.
Selain itu dijelaskan, terdapat juga penyaluran DAK Fisik tahap 2 dengan batas akhir 22 Oktober yang masih terus berproses menunggu progress kegiatan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan fisik yang terus dimontoring bersama dengan BPKAD dan OPD penanggung jawab yang bersangkutan.
Pada kesempatan itu, arahan implementasi digitalisasi pembayaran terus digencarkan oleh Kepala KPPN Ketapang.
Pertama, penggunaan Digipay dimana saat ini di Digipay telah terdaftar 47 vendor dari sebelumnya hanya 20 vendor dari wilayah Ketapang dan Kayong Utara yang dari segi transaksi masih jauh dari alokasi.
“Saya rasa kalau untuk operasional kantor di Ketapang dan Kayong Utara sudah pasti ada, asalkan vendor sudah terdaftar di digipay, satker bisa bertransaksi sekaligus mendukung perkembangan ekonomi lokal. Kami membutuhkan dukungan Bapak/Ibu sekalian” tutur Ismail.
Kedua, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KPP) perlu ditingkatkan.
Dan ketiga, penggunaan Cash Management System (CMS).
“Untuk internet banking, kami sebagai satker instansi vertikal balapan dengan desa, sama sama sudah mulai menggunakan CMS, dimana penerapannya bertujuan untuk pengendalian terhadap berbagai risiko dan potensi penyalahgunaan, sekaligus mempercepat kepada penerima manfaat. Saat ini masih menyisakan 8 dari 46 satker yang belum menggunakan CMS.” sambungnya.
Sebagai informasi tambahan Ismail menjelaskan, penyaluran KUR mencapai 6.641 debitur di wilayah Ketapang dan Kayong Utara dengan sektor yang paling menyerap adalah Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran.
Linear yang disampaikan artinya pada saat KUR mampu secara efektif meningkatkan perekonomian dari debiturnya, maka dari itu berpotensi mengingkatkan aktivitas ekonomi yang sekaligus meningkatkan sumbangsihnya melalui sektor perpajakan.
Selain laporan kinerja, Kepala KPPN Ketapang melaporkan sekaligus meminta dukungan atas inisiasi inovasi i-SMART (integrated – Special Mission Advisory Framework and Network) sebagai implementasi misi khusus Kementerian Keuangan yang dikembangkan oleh KPPN Ketapang.
“Integrated dalam i-SMART bermakna mengintegrasikan 5 misi khusus dengan seluruh instansi/pihak-pihak yang hadir pada siang hari ini,” ucap Ismail.
“Inovasi ini diinisiasi dengan harapan dapat menfasiilitasi Pemda, membantu UMKM masuk Digipay, membantu tata kelola dan sharing knowlegde best prastice yang ada di BLUD di Ketapang agar tidak tertinggal dengan BLUD lain, menyediakan indormasi potensi investasi daerah dan terakhir adalah pelayanan bersama,” sambungnya.
Di akhir agenda kegiatan, Kepala KPPN Ketapang melakukan seremonial dan launching i-SMART Center sebagai inisiatif bersama hasil kolaborasi dengan Pemda, UMKM, Satker, akademisi, dan masyarajat di ruang layanan KPPN Ketapang.
Kegiatan sakral itupun dilanjutkan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara Politeknik Negeri Ketapang, Kementerian Agama, Dinas Koperasi, dan KPPN Ketapang untuk fasilitasi layanan sertifikasi halal UMKM, dan office tour i-SMART Center yang dipandu oleh Kepala KPPN Ketapang.
“i-SMART Center merupakan hasil inisiatif bersama semua pihak yang menjadi salah satu point of interest pemberdayaan UMKM, layanan bersama, pengelolaan BLUD, creative financing (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Udaha) dan investasi daerah, guna mendukung kebutuhan di daerah,” ujarnya.
“2 kunci utama inisiasi ini bisa kita wujudkan yaitu dengan adanya terobosan dan dukungan bersama berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin kolaboratif di daerah” ungkap Ismail mengakhiri.
(Sumber, Tim Humas KPPN Ketapang-Kalbar).
