Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang berkolaborasi dengan Kantor Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak Ketapang melakukan Media Briefing Kinerja Belanja APBN periode Maret di wilayah kerjanya, Rabu (27/03/24).
Acara ini diadakan secara daring dan dihadiri oleh Kepala Kantor Beacukai Ketapang, Kepala Kantor Pajak Ketapang, serta para pejabat perbendaharaan dari satuan kerja (satker) instansi vertikal, perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kayong Utara, dan juga media massa lokal.
Dalam kesempatan ini Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., melaporkan progres kinerja belanja per 26 Maret 2024 yang sudah mencapai 17,99% dari alokasi dana 3,2 Triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari tercapainya 15,71% realisasi kepada Pemda Ketapang dan Kayong Utara, diantaranya berupa BLT, Belanja Ketahanan Pangan, dan Belanja Penurunan Stunting, serta tercapainya 32,44% realisasi belanja dari 46 Satker di lingkup KPPN Ketapang yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Realisasi s.d periode Maret didukung beberapa momentum penting diantaranya pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan dan pelaksanaan agenda nasional berupa pemilu presiden dan pemilu legislatif.
Ismail menyampaikan, “Per hari ini (27/03) THR Gaji satker telah tersalurkan 97%, THR keagamaan PPNPN tersalurkan 76%, THR Pemda masih menunggu terbitnya peraturan bupati, adapun sisanya masih terus berproses hingga hari ini dan seperti biasanya akan diusahakan tersalurkan sebelum libur panjang lebaran”.
Tidak kalah penting, terdapat belanja modal yang cukup signifikan terhadap realisasi dimaksud hingga saat ini, yakni pembayaran pekerjaan pengembangan bandara oleh satker UPBU Rahadi Oesman yang 2023 lalu belum terselesaikan dan dilanjutkan di awal tahun ini serta akan ada penambahan dana di 2024 untuk proyeknya.
Selain itu, KPPN Ketapang dengan dukungan penuh perbankan mitra KPPN Ketapang dan satuan kerja juga terus berupaya menggiatkan transaksi nontunai sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan serta pemberdayaan UMKM, hal ini diwujudkan dengan bertambahnya satuan kerja pengguna KKP yakni dari Satker Pengadilan Agama Ketapang, Politeknik Negeri Ketapang, serta Balai Taman Nasional Gunung Palung.
“Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berbagai kinerja belanja, pengendalian inflasi, penyaluran THR, dan digitalisasi pembayaran. Di Triwulan II, kita masih akan terus berlanjut dengan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan yang bertujuan memberikan dampak positif ntuk masyarakat dan ekonomi di daerah,” ujar Ismail.
Selanjutnya, dari KPPBC TMPC Ketapang, Ahmad Zakky, selaku Kepala Kantor menyampaikan Kinerja Penerimaan KPPBC TMP C Ketapang untuk periode TW I sampai dengan 22 Maret 2024 Bea Cukai Ketapang telah mengumpulkan Penerimaan negara sebesar Rp 1.122.948.000 dari target tahun 2024 sebesar Rp 5.938.613.000 dengan capaian 18,91% dan pada tahun 2023 yang lalu sebesar Rp 45.238.029.000 dari target Rp 43.229.253.000 dengan capaian 104,65%.
“Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada akhir-akhir ini yaitu kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang efektif pada Juni 2023 serta rendahnya harga CPO dan turunannya di pasar dunia serta masih banyaknya kebutuhan CPO dalam negeri,” sambungnya.
Sebagai Industrial Assistance dan bentuk dukungan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bea Cukai Ketapang memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, salah satunya bersama KPP Pratama Ketapang dan KPPN Ketapang, dengan membentuk grup Komunikasi “Ekspor Ketapang”. Pada tingkat Kantor Wilayah telah dibentuk pula Kelompok Kerja UMKM Kemenkeu Satu Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Dari seluruh UMKM binaan, beberapa diantaranya telah berhasil melakukan ekspor.
Selain itu Bea Cukai Ketapang saat ini sedang melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap kegiatan importasi pembangunan smelter di Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sebagai bentuk dukungan kepada industri khususnya industri hilirisasi bauksit.
Kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang, Carolina Candri, turut menyampaikan penerimaan negara berupa pajak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara.
“Secara nasional sudah hattrick tercapai penerimaan pajak, untuk KPP Ketapang juga sudah 4 kali mencapai lebih dari 100%” kata Candri.
Per 25 Maret 2024, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Ketapang per sudah mencapai 7,19% dari target penerimaan sebesar 1,5T.
Penerimaan per sektor berdasarkan KLU/ Klasifikasi Lapangan Usaha, tertinggi masih di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yakni sebesar 79,8%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan sebesar 38,46%, dan sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaringan Sosial Wajib sebesar 11,12%.
Selanjutnya, masyarakat dihimbau untuk melakukan pelaporan SPT Orang Pribadi terakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Sedangkan 30 April untuk wajib pajak badan.
Saat ini sedang dikembangkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang tentunya untuk kemudahan wajib pajak.
Diakhir kegiatan, Kepala KPPN Ketapang yang bersinergi dalam Kemenkeu Satu, menyampaikan terimakasih kepada pejabat perbendaharaan, BPKAD, Perbankan, dan media atas dukungannya dalam menyukseskan bebagai agenda pemerintah dan perkembangan ekonomi di daerah Ketapang.
