Ketapang, Nusantaranews86.id – Sebagai bagian dari tugas Bendahara Umum Negara (BUN) atau treasurer dan Financial Advisor di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, Selasa 20 April 2024 lalu, melangsungkan kembali Kegiatan Media Briefing Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah kerja KPPN Ketapang periode April 2024 secara daring.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, S.ST.Ak.M.Comm., dalam paparannya menyampaikan kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Ketapang yang mencakup Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara dimulai dari realisasi belanja pemerintah pusat melalui satuan kerja, penyaluran dana transfer kepada pemda, digitalisasi pembayaran, monitoring atas pembiayaan kredit pemerintah, serta dukungan belanja terhadap pengandalian inflasi hingga periode April 2024.
Ismail menyampaikan, Realisasi kinerja APBN dari lingkup KPPN Ketapang hingga April mengalami peningkatan pesat menjadi 26,38% dari total 3,24 T karena banyak puncak kegiatan di bulan februari, maret dan april terutama untuk KPU dan Bawaslu. Selain itu, belanja pegawai telah mencapai 35,74%, KPPN sudah tuntas menyalurkan THR sebelum libur lebaran, kami juga mengingatkan agar satker bisa bersiap mengajukan pencairan Gaji 13 untuk ASN di bulan juni agar sesuai perencanaan.
Kinerja belanja transfer ke daerah (TKD) yang cukup signifikan terhadap realisasi belanja pemerintah sampai April 2024, yakni sebesar 24,46% dari total alokasi 2,7 Trilyun yang salah satunya terdiri dari didukung penyaluran Dana Desa dengan realisasi 132,8 Milyar. Penyaluran Dana Desa yang telah dilaksanakan Tahap 1 2024 mencakup 210 dari 253 desa di Kabupaten Ketapang dan 32 dari 43 desa di Kabupaten Kayong Utara telah menerima Dana Desa tahap 1.
“Dana desa termasuk di dalamnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat sudah realisasi 45,34%, untuk tahap 1 dari 2 tahap penyaluran, dan menyisakan 54 Desa yang masih berproses di Pemda Ketapang dan Pemda Kayong Utara, diharapkan dapat segera dipenuhi Langkah-langkah pemenuhan syarat penyaluran dan pengajuannya” ujar Ismail Selasa (30/04/24)
“Dana Desa tersebut terdiri dari dana BLT desa dari pemerintah, untuk membantu mengatasi inflasi dan tantangan global lainnya yang berpengaruh bagi masyarakat, sehingga diharapkan sebelum batas akhir bisa dituntaskan 100%,” sambungnya
Dalam mengawal pemberdayaan UMKM dan transparansi keuangan di daerah, KPPN Ketapang terus menggiatkan penggunaan CMS (Cash Manajement System), KKP (Kartu Kredit Pemerintah) serta penggunaan Digipay sebagai tools belanja pemerintah secara online dengan memberdayaan UMKM local di daerah.
Sebanyak 5 dari 46 Satuan Kerja telah bertransaksi di Aplikasi Digipay yaitu KPPN Ketapang, KPP Pratama Ketapang, KPPBC Ketapang, Kantor Imigrasi Ketapang, Sekretariat Bawaslu Ketapang dan sebanyak 9 dari 46 Satuan Kerja telah menggunkan KKP disusul oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung, Pengadilan Agama Ketapang, Politeknik Negeri Ketapang, KPU Ketapang, dan KPU Kayong Utara.
Ismail menambahkan pula, “Digitalisasi pembayaran ini merupakan langkah pemerintah untuk penanggulangan korupsi dan meningkatkan keamanan transaksi pengeluaran negara, besar harapan agar selain 9 satker dimaksud juga terus menggencarkan transaksi nontunai.”
Transformasi dari tunai ke nontunai juga telah dilaksanakan oleh Pemda Ketapang dan mulai intensif diterapkan untuk pengelolaan dana desa sejak awal 2024. “Semakin canggih, seluruh desa di Kabupaten Ketapang telah menggunakan CMS dalam pengelolaan dana desa, menyalip penggunaan CMS pada satker instansi vertikal pemerintah, CMS digunakan untuk transparansi, ini menjadi PR bagi satker instansi vertical” sambungnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan kinerja penyaluran KUR di wilayah Ketapang dan Kayong Utara per 26 April 2024 yang dimonitoring oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, dari total penyaluran sebesar 151,59 M, seiring dengan dinamika ekonomi, bidang pertanian, perburuan, dan kehutanan, menjadi sektor terbanyak sebagai penerima KUR.
Tak kalah penting, dalam mendukung proyek strategis pengendalian inflasi terdapat beberapa realisasi penyerapan diantaranya melalui DAK Fisik yakni sebanyak 14 paket dengan total 5,5 M dalam bidang Kelautan dan Perikanan–Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) masih dalam proses pengadaan, dan melalui belanja pemerintah yakni berupa Pembangunan Terminal Kargo dan Penumpang oleh satker UPBU Rahadi Oesman sebesar 20 M dalam proses dan dalam evaluasi oleh kementerian perhubungan untuk kemungkinan mendapatkan tambahan alokasi.
Terakhir, Ismail selaku Kepala KPPN Ketapang menghimbau pesan integritas dan anti korupsi. KPPN Ketapang katanya bertekad dengan akreditasi PRIMA (predikat A) yang diperoleh pada Tahun 2023, akan bersama-sama mengawal pelayanan kepada mitra strategis KPPN Ketapang, semua layanan tidak dipungut biaya (Rp0,-), tanpa korupsi, dan tanpa gratifikasi, apabila para pengguna layanan akan menyampaikan pengaduan dapat disampaikan melalui sarana pengaduan yang disediakan.
Sumber : Tim Humas KPPN Ketapang 2024
