Ketapang, Nusantaranews86.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja Instansi Vertikal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Desa periode Januari 2024 secara daring dengan mengundang seluruh instansi vertikal dan mitra kerja KPPN Ketapang, Senin (29/01/24).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm, sekaligus menyampaikan, kinerja belanja instansi pemerintah dan transfer ke daerah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi) serta digitalisasi pembayaran (Kartu Kredit Pemerintah dan Cash Management System), sampai dengan 26 Januari 2024.
Ismail mengatakan, secara keseluruhan, realisasi belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp187,62 Miliar dari alokasi Rp3,21 Triliun atau sebesar 5.84%.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal sampai dengan 26 Januari 2024 tersebut terakselerasi 3,72% dari Januari tahun 2023, di mana terdapat akselerasi belanja pegawai yang meningkat 0,24%, belanja barang 3,98% dan belanja modal 0,12% dibandingkan Januari 2023.
Selain itu, Belanja Transfer ke Daerah juga mengalami akselerasi penyerapan dibandingkan dengan Januari tahun 2023. Realisasi sampai 26 Januari 2024 telah mencapai 5.99% atau terakselerasi sebesar 3,36%
Peningkatan tersebut dikatakan, didukung oleh komitmen para pimpinan dan pengelola keuangan instansi vertikal dan Pemerintah daerah yang semakin baik, bahwa penyerapan anggaran yang tepat waktu sangat penting untuk mendukung pergerakan kebangkitan ekonomi masyarakat.
Kepala KPPN Ketapang juga menyampaikan program digitalisasi pembayaran Pemerintah yang terus digalakkan khususnya pada wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Digitalisasi pembayaran Pemerintah tersebut dilakukan melalui platform marketplace Pemerintah yaitu Digipay Satu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan penggunaan Cash Management System (CMS) yang meningkatkan keandalan dan transparansi belanja Pemerintah.
Dalam kesempatan ini diterangkan, Sekretariat Bawaslu Ketapang merupakan satuan kerja pertama di tahun 2024 yang telah bertransaksi secara digital melalui Kartu Kredit Pemerintah.
“Digitalisasi tersebut juga berperan penting untuk mendukung UMKM di sekitar,” kata Ismail seraya menjelaskan, belanja instansi vertikal di daerah yang besar, akan sangat berdampak kepada perekonomian daerah jika dapat disalurkan kepada UMKM lokal di daerah.
“Tidak ketinggalan, Kantor Imigrasi Ketapang juga merupakan satuan kerja pertama di tahun 2024 ini yang telah bertransaksi secara digital melalui Digipay kepada UMKM,” terangnya.
Di akhir kegiatan, Kepala KPPN Ketapang menambahkan bahwa pihaknya terus mengawal penyaluran dana APBN agar dapat secara optimal menjadi stimulus positif untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
“Sekretariat Bawaslu dan Kantor Imigrasi Ketapang diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh satuan kerja dalam mendukung kebijakan digitalisasi pembayaran di daerah dan sekaligus mendorong kesejahteraan pelaku usaha UMKM secara nyata,” pungkas Ismail.
