Ketapang Kalimantan Barat, Nusantaranews86.id.-Layanan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Berpotensi terjadi ada Praktek Persekongkolan Kejahatan dalam melaksanakan Kegiatan . Pengadaan barang Paket Tender di Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) menggunakan Anggaran APBN/atau APBD .
Seperti contoh paket PBJ di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat . Anggaran Tahun 2022 Pengadaan barang .1.Long Boat 15 PK (5 Unit) .2.Long Boat 40 PK (2 Unit) .
Berdasarkan informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ketapang .Paket Pengadaan Long Boat 15 PK (5 Unit) Nilai Paket Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) Sumber Dana APBD Tahun 2022 Kabupaten Ketapang ,tender selesai Pada Tanggal 16 Nopember 2022 Satker Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang
Paket Pengadaan Long Boat 40 PK (2 Unit) Nilai Paket Rp 340.000. 000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) Sumber Dana APBD Tahun 2022 Kabupaten Ketapang tender selesai Pada Tanggal 16 Nopember 2022 Satker Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang
Parahnya, pelaksanaan layanan Tender kedua paket tersebut , dimenangkan perusahaan yang sama, yakni PT Agro Maja Protama beralamat Jalan Sui Kapuas Nomor 62 Rt 032 Rw 005 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Kalimantan Barat .
Mengacu secara normative ada yang rancu di paket pengadaan long boat Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang. Sesuai diatur di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Amit (54) Warga Kabupaten Ketapang mengatakan, dalam paket pengadaan barang long boat berpotensi praktek KKN karena terjadi adanya persekongkolan dalam tender pengadaan tersebut, dan pelaksanaan pembuatan body long boat berlokasi di mana…??? Maka kami meminta atensi Aparat Penegakan Hukum/APH Tipikor untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan paket pengadaan long boat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ketapang berpotensi ada kerugian keuangan negara.
Script Analisis Hukum Lembaga TINDAK
Yayat Darmawi,SE,SH,MH Koordinator Lembaga TINDAK saat dimintai analisa yuridisnya oleh media ini via WhatsApp mengatakan bahwa ada indikasi rancu terkait dengan proyek pengadaan long boat berasal dari Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang, perihal dugaan kerancuan yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya action dari APH Tipikor untuk memanggil pelaksana kegiatannya agar dimintai keterangan terhadap masalah yang dicurigai, kata Yayat.
Tindakan hukum Tipikor terkait dengan masalah-masalah yang sudah menjadikan keresahan publik mestinya cepat direspon agar tidak menimbulkan multitafsir karena memang hak memanggil terhadap pelaksana yang diduga melakukan kecurangan melekat di APH, sebut Yayat .
Jurnalis : EVI ZULKIPLI .
