Sekda Kota Jambi Bungkam, Ketua Gapensi Serahkan Bukti Kecurangan LPSE Kota Jambi

Kota Jambi, nusantaranews86.id – Pernyataan A. Ridwan Sekda Kota Jambi yang mengambil alih menjawab surat Ketua Gapensi kepada Kadis PUPR Kota Jambi terkait kecurangan LPSE menuai banyak pertanyaan publik

Beberapa poin tertuang pada isi surat laporan Ketua Gapensi diantaranya;

Meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi untuk membatalkan seluruh paket lelang yang ada di dinas PUPR

Hal ini ditegaskan Heldi fahri A.md, karena diduga syarat dengan unsur kecurangan dan persekongkolan yang dianggapnya cacat hukum dengan adanya laporan beberapa anggota gapensi yaitu:

1. Diduga operator LPSE Kota Jambi merubah sistem cara penguploadan data kualifikasi, jika dilakukan pada umumnya/ biasanya, maka data kualifikasi dan penawaran tidak dapat terkirim, diperkuat dengan hasil analisa kami dari 185 paket tender yang diumumkan di portal LPSE Kota Jambi, 145 paket tender tersebut hanya 1 perusahaan penawaran yang bisa mengirim data kualifikasi dan penawaran, maka dari itu kami menduga ada cara tertentu yang dibuat operator LPSE Kota Jambi untuk menghambat pengiriman data kualifikasi dan penawaran.

Hanya perusahaan pemenang yang dapat mengirim data kualifikasi dan penawaran, karena diduga telah diberi petunjuk oleh operator LPSE atau memang sudah disiapkan orang-orang khusus untuk meng-upload data penawaran perusahaan-perusahaan pemenang.

2. Kami menduga perusahaan pemenang telah melampaui batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) yaitu menandatangani kontrak yang berjalan lebih dari 5 untuk perusahaan kecil dan 6 untuk perusahaan menengah dan besar. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Kami temukan 134 paket lelang di LPSE Kota Jambi rata-rata penawarannya di bawah 1% dari Hps bahkan ada yang menang di penawaran di bawah 0,020% dari Hps, maka dari itu kami menyimpulkan adanya kerjasama PPK dan ULP membocorkan OE/EE pada paket yang ditenderkan.

Apabila memang benar mereka membocorkan dokumen tersebut maka mereka membocorkan dokumen negara untuk memperkaya diri atau orang lain.

4. Kami menduga Pokja memenangkan perusahaan penawar tunggal di 145 paket lelang evaluasinya tidak benar, karena 1 penawar yang masuk tidak menjamin menang apabila dokumennya tidak lengkap dan benar.

5. Kami menduga ada beberapa pengiriman penawaran antar perusahaan memiliki IP address yang sama, ini membuktikan bahwa adanya persekongkolan dengan pengiriman penawaran.

Heldi juga menjelaskan bahwa ia sudah kurang lebih 2 bulan melayangkan surat klarifikasi namun tidak diindahkan, surat yang di kirim sekira tanggal 21 juli 2022 terima jawabannya tanggal 27 oktober 2022.

Anehnya lagi bukan kadis pupr yang menjawab namun sekda kota jambi yang menjawab surat saya. Ada apa terang heldi❓

Apakah kadis PUPR kurang cakap, tidak mampu menjawab atau bagaimana ???

“Sangat terang kejanggalan lelang lpse tersebut saya kupas dalam surat laporan saya, bahkan dilampirkan beserta data sebagai bukti kenapa saya katakan janggal dimana dari 185 paket lelang 145 itu yang masuk tunggal satu perusahaan yang masuk, tapi jawaban pak sekda bahwa beliau yakin semua yang dilakukan panitia lelang itu benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”ungkap heldi

Dirinya juga menjelaskan bahwa surat laporan/klarifikasi saya tujukan dua instansi pertama kepala dinas pendidikan kedua kadis pupr kota jambi, jadi pertanyaan kenapa kadis pendidikan bisa menjawab sendiri dengan profesional, nah.. Kenapa kadis pupr diwakilkan ke pak sekda ada apa? .. Dan jawaban sekda membenarkan proses tersebut.

Nusantaranews86.id beberapa kali menghubungi sekda melalui nomor whatsapp miliknya dengan nomor +62 822-1149-XXXX mempertanyakan pernyataan/statemen pembenarannya terkait proses lelang melalui surat kepada Ketua Gapensi Kota Jambi, dengan beberapa pertanyaan, berkaitan dengan Perlem LKPP RI nomor 12 tahun 2021 mengenai Syarat kualifikasi/administrasi yang telah dikangkangi pihak panitia, beliau hanya membaca saja dan tidak menjawab alias bungkam, hingga berita ini dirilis.

( Redaksi )