Sarolangun (Jambi), nusantaranews86.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) PC kab Sarolangun menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Sarolangun pada kamis 30/1/2025, Aksi mahasiswa tersebut bertujuan menuntut penjelasan terkait dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam proses lelang jabatan pada pemerintahan kabupaten sarolangun.
Pergerakan mahasiswa islam indonesia pengurus cabang sarolangun (PC PMII) menginginkan kejelasan dan transparansi terkait prosedur lelang jabatan yang tengah berlangsung, serta memastikan tidak ada kepentingan tersembunyi di balik lelang tersebut
Aksi yang dikordinatori langsung oleh Ketua PC PMII Sarolangun, M. Subra, yang menyatakan rasa kekecewaannya terhadap tindakan pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan ruang bagi kebebasan berbicara. Subra mengungkapkan bahwa saat audiensi, mahasiswa yang hadir terpaksa menghadapi situasi di mana mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan bebas.
“Kami merasa hak kami untuk berbicara telah dibatasi, bahkan alat komunikasi seperti telepon genggam kami disita dengan alasan kode etik,” ujar Subra. Menurutnya, tindakan semacam itu menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Subra menegaskan bahwa salah satu fokus utama aksinya adalah meminta penjelasan yang lebih mendalam mengenai proses lelang jabatan yang sedang berlangsung. Ia mengkritik proses tersebut yang dinilai kurang jelas dan tidak transparan.
Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kecurigaan terkait adanya praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti kolusi dan nepotisme.
Sebagai mahasiswa, kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih,” kata Subra.
Ia menambahkan bahwa tindakan pemerintah yang tidak memberi penjelasan rinci terkait lelang jabatan semakin memperburuk persepsi publik terhadap proses tersebut.
Sebagai bentuk konkret dari tuntutan kami PC PMII Sarolangun meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap proses lelang jabatan, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah atau melanggar aturan yang berlaku.
Kami ingin memastikan bahwa proses ini dilakukan tanpa adanya praktik kotor yang merugikan masyarakat atau merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,”tegas Subra.
Ketegangan terjadi pada saat audiensi sehingga memperburuk situasi adalah penolakan PJ Bupati Sarolangun untuk bersumpah mengenai keabsahan dan transparansi lelang jabatan tsb
Meskipun pihak Bupati menyatakan bahwa lelang jabatan dilakukan sesuai regulasi yang ada, namun ketika diminta untuk bersumpah bahwa tidak ada kolusi atau nepotisme, PJ Bupati menolak dengan alasan mengikuti prosedur yang sah.
Subra melihat penolakan tersebut sebagai indikasi adanya ketakutan untuk terbuka dan mempertanggung jawabkan kebijakan tersebut, jika tidak ada yang disembunyikan dan semua berjalan sesuai aturan, seharusnya tidak ada alasan bagi Bupati untuk menolak bersumpah, kami hanya meminta kejelasan,” ungkap Subra.
Penolakan PJ Bupati sarolangun untuk bersumpah memperkuat keraguan mahasiswa dan masyarakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses tersebut, pemerintah daerah seharusnya tidak perlu takut untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.
Subra juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan, terutama terkait isu-isu yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Aksi yang dilakukannya bukan hanya sekadar bentuk protes, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
“Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah berjalan sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya,” ujar Subra.
Ia menambahkan bahwa gerakan ini adalah bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Aksi ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, terutama mahasiswa, dalam mengawasi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.
Sebagai agen perubahan, mahasiswa berperan dalam memastikan agar pemerintahan berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.
Ketidaktransparanan dalam sebuah proses pemerintahan dapat berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat, jika publik merasa bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup dan tidak adil, maka hal ini bisa mengarah pada apatisme sosial, di mana masyarakat merasa tidak lagi peduli terhadap jalannya pemerintahan.
Selain itu, ketidaktransparanan juga bisa membuka peluang bagi praktik-praktik negatif seperti kolusi dan nepotisme, yang merugikan kepentingan umum.
Untuk itu, kami menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki citra dan menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kami tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi juga ingin berkontribusi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya.
Subra, selaku Ketua PC PMII, mengingatkan bahwa mahasiswa harus terus bersuara dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan integritas pemerintahan, sehingga masyarakat dapat terus mempercayai bahwa keputusan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Pemerintah daerah Sarolangun diharapkan dapat segera merespons tuntutan tersebut dan meningkatkan keterbukaan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
