Mempawah Kalimantan Barat, Nusantaranews86.id – Sangat mengharukan pembangunan yang menggunakan anggaran keuangan negara di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat berpotensi untuk kepentingan oknum pejabat, bukan demi kepentingan masyarakat. Mirisnya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan terkesan asal-asalan oleh pihak pelaksana serta penempatan lokasi proyek.
Seperti contoh proyek pekerjaan yang berlokasi di Desa Sungai Bakau Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah . Dana anggaran yang cukup fantastis namun mutu kualitas pekerjaannya rendah sehingga menjadi gunjingan masyarakat .
Anehnya proyek pekerjaan tersebut menuju lahan perkebunan kelapa salah satu oknum anggota Dewan Kabupaten Mempawah. Dugaan kuat proyek kegiatan pekerjaan dari Pokir oknum anggota dewan itu sendiri .
Iswandi selaku aktivis Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat saat dihubungi media menyampaikan, “Hasil dari investigasi di beberapa titik di beberapa kecamatan membuktikan kurang tepatnya pengalokasian anggaran pembangunan. Ada jalan yang dianggarkan tanpa penduduk hanya kebun yang diduga milik oknum Dewan. Selain itu kualitas kerjaanya jauh dari harapan. Sehingga banyak yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Bilamana ini terus dibiarkan yang akan dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna maupun sebagai penyetor pajak bagi daerah, pungkasnya dengan nada tegas .
Script Analisis Lembaga TINDAK.
Yayat Darmawi SE,SH,MH saat dihubungi via WhatsApp untuk dimintai statementnya menyebutkan dalam pendapat hukumnya terkait dengan kegiatan proyek yang menggunakan APBD Kabupaten Mempawah perlu menjadi atensi khusus bagi Aparat Penegak Hukum Tipikor baik Kejaksaan maupun Kepolisian mengingat semakin tidak baiknya situasi atau iklim kegiatan proyek yang sangat bertendensi kongkalikong, akibatnya kualitas dari kegiatan proyek di Mempawah tidak kualitatif
Kalau dilihat dari perspektif buruknya situasi siklus kegiatan proyek di Kabupaten Mempawah yang seakan sudah terorganisir dan tersistem secara baik maka tidak semudah itu APH untuk membongkar jaringan kejahatannya, jadi perlu gerakan yang butuh keseriusan serta kepaduan, cetus Yayat.
Pastilah ada power yang mengatur serta menggerakkan sistem pengaturan proyek di Kabupaten Mempawah tersebut sehingga tidak semudah itu ditembus dengan gerakan penegakan hukum yang tanggung-tanggung, dan dalam hal ini saya sarankan bagi Tersangka di kasus Truck skylift mau menjadi JC ( Justice Colaborasi ) untuk membuka kedok permainan kotor dan jahat yang berada di pengaturan proyek Kabupaten Mempawah, pinta Yayat.
Kasus korupsi yang multidimensional di Kabupaten Mempawah menjadi tolok ukur penegakan supremasi Hukum Tipikor di Kalimantan Barat. Namun dibutuhkan juga supervisi dari KPK RI dalam mengawal serta mengontrol aktivitas pemberantasan korupsi di Kabupaten Mempawah agar pemberantasan korupsinya lebih tepat sasaran dan memberi efek jera, imbuh Yayat .
BERSAMBUNG…………..
Jurnalis : EVI ZULKIPLI .
