Ketapang, nusantaranews86.id – Viralnya dibeberapa media Online dana anggaran APBD Perubahan TA 2024, milik Dinas Kominfo Ketapang, Kalimantan Barat, yang diduga tidak relefan serta mengundang pertanyaan publik.
Pasalnya, APBD Perubahan tersebut, nilainya cukup fantastis menyentuh anggka 5 Miliyar lebih.
Selain itu, Terlihat selembar kertas yang bertuliskan Realisasi Fisik Paket Pengadaan Barang dan Jasa Diskominfo Tahun 2024, yang juga memberikan penjelasan sejumlah anggaran untuk program Diskominfo yang mencapai angka Rp. 5 Miliar lebih juga viral di group Group whatsapp.
Penggunaan anggaran Diskominfo tersebut, terkonfirmasi di laman situs resmi lpse.ketapangkab.go.id disana ditemukan memang benar adanya. Di website itu menjelaskan secara rinci anggaran dan penggunaannya oleh Diskominfo Ketapang.
Semisal, anggaran internet Rp. 850 juta, Video Tron Outdoor Rp 1,06 Miliar, Tracking system call center 112 asset Rp 200 juta, DED jaringan indra pemerintah Rp 225 juta dan sejumlah kegiatan lainya.
Diduga ada unsur praktik Kolusi, Korupsi dan Neponisme (KKN) di Paket Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) milik Diskominfo Kabupaten Ketapang, Kalbar, yang cukup fantastis.
Script Analisis Lembaga TINDAK INDONESIA.
Yayat Darmawi SE,SH,MH Koordinator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi saat diminta untuk berstatment terkait dengan perbuatan Pencurian terhadap Uang Negara yang bermoduskan Paket Pengadaan Barang dan Jasa Diskominfo Kabupaten Ketapang yang total nilai proyeknya 5 Miliar perlu untuk disegerakan Penahanan terhadap pelakunya mengingat Kasus Korupsi di Kominfo Pemerintahan Propinsi Kalimantan barat yang juga sudah memasuki tahapan akhir, kata yayat.
Penting untuk disegerakannya Kasuistik Kominfo Kabupaten ketapang Masuk pada tahapan pokok yaitu pada tahapan penetapan tersangka dan penangkapan tersangka, dikhawatirkan kalau di perlambat proses pokoknya maka akan terjadinya penghilangan barang bukti atau malah akan terjadinya pensplitan yang akan dijadikan subjek subjek pelaku utama, pelaku pembantu atau pelaku yang hanya ikutan saja, sahut yayat.
Tingginya Tensi Korupsi di kabupaten ketapang semestinya menjadi Fokus Konsentrasi Khusus dari Pidsus di kejaksaan Tinggi atau Krimsus di polda kalimantan barat, tapi kenyataannya adem adem dan landai landai aja, berarti ada apa ya gerangan, “helah Yayat.
