Mempawah, nusantaranews86.id – Sikap elite politik membangun kekuasaan Oligarkhi dan menyuburkan bibit dinastik politik. Bila dinasti politik yang dibiarkan terus berkembang tanpa regulasi yang ideal akan mengancam keberlangsungan demokrasi.
Impian demokrasi adalah.”dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, akan sulit tercapai. Namun justru akan terjadi tragedi,” dari dinasti, oleh dinasti, dan untuk dinasti, yang akan terjadi di Kabupaten Mempawah.
Maka sikap ini tidak sesuai dengan semangat reformasi dan sangat bertentangan dengan sikap prinsip demokrasi. Rakyat pun hanya akan menjadi alat dinasti politik.
Terkait hal diatas. Direktur
Advokasi Indonesia Justic Wacth (IJW) Sudianto Nursasi, S.H menuturkan.” Sangat menolak keras politik Dinasti yang terjadi di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), khususnya di Kabupaten Mempawah”.
“Karena sangat bertentangan dengan filodofi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bertentangan dengan nilai-nilai leluhur yang terkandung di dalam UUD 1945 (Undang-Udang Dasar 1945)”.
“Maupun pada Pancasila yang menjadi dasar landasan fundametal, pedoman praktek penyelenggaraan pemerintah. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran keadilan, serta mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat (masyarakat),” ujarnya Sudianto.
Tambah Sudianto.” Politik dinasti ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi. Demi terciptanya Pemerintahan yg bersih dan berwibawa bebas dari praktek KKN, dan secara yang transparan, keterbukaan publik. Sehingga sikap-sikap politik yang amanah, Jujur, Adil (Jurdil) yang berkwalitas serta bermartabat”.
“Bukan dikemas dengan cara rekayasa berpolitik yang penuh kamuplase. Politik pencitraan yang menggiring persepsif publik, yang menciptakan mitos bahwa sosok. Figur yang baik dengan membangun narasi yang serba unggul, sesunguhnya realita yang ada tidaklah benar,” kata Direktur Advokasi Indonesia Justic Wacth.
Politik dinasti telah merusak tatanan, aturan perudang undangan yang ada telah merusak sistem demokrasi, yang bermartabat. Politik dinasti ini tidak memberikan edukasi politik, lebih cendrung pembodohan politik kepada masyarakat.
politik dinasti semata hanya kepentingan ,kemakmuran pribadi klompok ,golongan tertentu dan masyarakat hanya jadi sapi perahan. Maka sudah saatnya masyarakat perlu melek politik”, tutup Direktur Advokasi Indonesia Justic Wacth Sudianto Nursasi, S.H.
