Kebumen, nusantaranews86.id,- Menyikapi hasil pantauan dan investigasi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat peduli Kebumen bahwa banyak temuan di lapangan yang teridentifikasi dan patut diduga bahwa pelaksanaan pekerjaan di bawah standar dan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan oleh karenanya dipandang perlu untuk disikapi oleh pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam proses maupun pelaksanaan pekerjaannya.
Sehubungan dengan adanya hal tersebut di atas maka aliansi masyarakat Kebumen melayangkan surat permohonan audiensi kepada ketua DPRD kabupaten Kebumen sehubungan program bantuan sosial barang yang diberikan kepada keluarga dalam program bantuan jambanisasi pada Dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Menindaklanjuti surat permohonan audiensi dari jaringan kerja aliansi masyarakat peduli Kebumen, ketua DPRD Kebumen mengundang segenap pimpinan dan anggota komisi B dan D DPRD kabupaten Kebumen, kepala Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Kebumen, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Kebumen, dan kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten Kebumen untuk mengikuti audiensi dengan jaringan kerja aliansi masyarakat kabupaten Kebumen.
Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota komisi B dan D DPRD kabupaten Kebumen dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kebumen, acara audiensi tidak jadi dilaksanakan mengingat para kepala dinas terkait tidak ada yang hadir untuk memenuhi undangan audiensi dari ketua DPRD kabupaten Kebumen tanpa ada alasan apapun.
Ketidak hadiran para kepala OPD tersebut membuat aliansi masyarakat Kebumen mengambil inisiatif untuk menunda acara audiensi yang sudah dibuka oleh pimpinan komisi DPRD kebumen mengingat para kepala OPD tersebut menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan untuk menerima informasi publik sehubungan dengan program yang dijalankan oleh dinas terkait.
Menurut Haryanto dari K3D dalam program bantuan sosial jambanisasi dalam realisasi pelaksanaan sangat mengecewakan dan ada potensi kerugian negara yang cukup besar maka hari ini kami hadir dalam season audensi dengan pimpinan DPRD serta pimpinan komisi DPRD untuk membuktikan fakta-fakta temuan kawan-kawan di lapangan. Haryanto menyayangkan bahwa kepala-kepala OPD tidak bisa hadir tanpa jawaban dalam bentuk apapun. Pada unsur pimpinan DPRD saja mereka sudah tidak mau menghargai apalagi kepada kami sebagai rakyat Kebumen. Selanjutnya akan dimusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan apakah nanti akan dilakukan audiensi ulang ataukah tidak, mengingat Kebumen saat ini tidak sedang baik-baik saja, tutur Haryanto.
Sigit Subiantoro dari MPH juga sangat menyesalkan terkait tidak bisa hadirnya para pimpinan OPD dalam memenuhi undangan audiensi dengan pimpinan dewan. Selanjutnya menyampaikan bahwa temuan-temuan di lapangan akan dilakukan pelaporan ke KPK karena ada indikasi kerugian negara yang sangat besar.
Program jambanisasi ini merupakan bantuan berupa jamban tangki septik tipe konvensional cor beton dalam bentuk sudah jadi tanpa bilik/rumah. Program bantuan ini menyasar 1000 rumah tangga yang berada pada 22 kecamatan di kabupaten Kebumen.
Salah satu tujuan program bantuan sosial jambanisasi adalah untuk mempercepat progres kepemilikan sanitasi dasar yang layak yaitu jamban yang memenuhi syarat kesehatan, selain itu bantuan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas sarana sanitasi bagi masyarakat dan mengurangi dampak pencemaran dan terkontaminasinya sumber air bersih dari bakteri E.Coli.
Penulis : Hendra, P Kbmn.
